Hubungan antara pemimpin dan rakyat

Selagi pemimpin belum duduk dalam pemerintahan, maka hubungan antara pemimpin dan rakyat cukup baik, ramah, serasi, harmonis. Namun setelah masuk, duduk dalam pemerintahan sebagai pejabat, penguasa, apalagi sebagai presiden, maka hubungan antara pemimpin dan rakyat segera renggang, bahkan terputus sama sekali.

Salah satu penyebab terputusnya hubungan penguasa dengan rakyat, di manapun dan kapanpun adalah oleh karena sistim protokoler. Semuanya serba diada-adakan. Semuanya berbau feodalisme, keningratan, dan bukan bersemangat republikein, demokrasi.

Kita semua boleh saja sinis terhadap Saudi Arabia yang berstatus kerajaan, yang sistim pemerintahannya monarki, yang kekuasaannya dipegang oleh para raja secara turun temurun. Namun rakyat Saudi Arabia di mana saja, kapan saja menjumpai rajanya bebas merdeka menyampaikan permasalahannya kepada rajanya tanpa harus terbelenggu dengan aturanaturan protokoler.

Siapapun yang terpilin nanti jadi Presiden Indonesia untuk periode 2004-2009, seharusnya mulai menegakkan semangat demokasi dengan menghapus semua aturan-aturan protokoler. Semua aturan-aturan protokoler itu adalah musuh dari semangat demokrasi.

dd>Secara definitive, protocol (protocollum, protos-kolla) disebutkan aalah aturan-aturan etiket atau tatacara kesusilaan yang harus dipedomani seseoang di dalam pergaulan hiudp. Dalam pergaulan internasional, maka protocol itu sebenarnya wujud kesuperioritasan negara-negara kuat-adikuasa, dalam Perjanjian Westphalen, Perjanjian Utrecht, Kongres Wina (J Badri : "Perwakilan Diplomatik dan Konsuler", 1952:51-52, Protokol Preseance).

Rasulullah sangat tidak menyukai atacara memberbedakan sesama manusia karena perbedaan status social-ekonominya. Ketika para shabatnya berdiri menghormati kedatangannya, maka Rasulullah menyuruh semuanya duduk. "Jangan kamu mendewakan saya". "Saya ini hanyalah seorang Hamba Allah dan RasulNya" (Simak KH Firdaus AN : "Detik-Detik Terakhir Kehidupan Rasulullah", 1982:74, "Matan Shahih Bukhari", Edisi AsSindi, jilid IV, hal 92, 180) 1