Kita tak punya pakar kemakmuran

Dari penjajahan Belanda, Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi, nasig rakyat ama saja (KORAN PAKOLES, Edisi %3, Minggu ke-I, Maret 2004). Senandung Minang berlarat-larat berbunyi : "Mendaki gunung Merapi, Menurun ke Tabekpatah, Singgah di Suruasa. Sudah tiga kali zaman brganti, Sudah bangsa kita yang memerintah, Nasib rakyat sama saja".

"Pikiran politik hanya ingin merebut negara ini dan menggantikan kedudukan penjajah. Kebijakan politiknya - tegas WS Rendra - dalam kenyataan sama saja dengan penjajah. Sebagai ilustrasi, di Indonsia hukum possitif hanya merupakan arisan Hindia Belanda. Soekarno saja hanya menemukan reformasi yang dilakukan penjajah. Caranya membangun seperti penanaman modal asing dan lain-lain itu hanya mewariskan gaya politikus Gubernur Jenderal zaman Belanda" (idem, hal 4, "Intrik politik Tetap Ada").

Indonesia tak pernah punya pakar, tokoh pemikir yang memikirkan bagaimana caranya memakmurkan rakyat, baik sebelum, selama, maupun sesudah penjajahan Belanda. Bahkan Indonesia tak pernah punya pakar, tokoh, pemikir yang memikirkan bagaimana caranya mengatasi masalah sosial. "Kepustakaan Djawa" Prof Dr R M Ng Poerbatjaraka, dan "Sedjarah Melaju" Abdullah tak menyiratkan adanya tokoh-tokoh pemikir, baik di klangan jawa, maupun di kalangan Melayu.

Hitler, Lenin, Ibnu Saud, Musthafa Kemal, John Reed, Sun Yat Sen, Ernest Renan, Otto Bauer, A Baars, Jean Jaures adalah sebagian dari acuan, referensi Soekarno. Namun Soekarno tak pernah setara, selvel, setaraf dengan acuannya, referensinya tersebut. Indonesia tak pernah punya pakar, tokoh semacam, selevel, sekaliber, setaraf Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire. Tjindarbumi dalam karangannya "Mentjari verhouding", mengemukakan bahwa "Didalam wetenschap (sains) banjak fasal (hal) jang tidak mudah akan menimbulkan orang bangsa kita seperti Lorentz (didalam ilmu natuurwetenschap-Fisika), J H van't Hof (scheikundige-Kimia), seorang J Moleschott (populisator didalam ilmu natuurwetenschappelijk materialisme dan medicus-Kedokteran) dan seterusnja ("Polemik Kebudayaan", 1948:58).

Indonesia tak pernah punya pakar, tokoh semacam, selevel, sekaliber, setaraf Saint Simon, Comte, Vico, Spencer, von Steine, Marx, Le Play, Fouille,Durkheim, Hildebrand, Tolstoi, Le Bon, De Greef, Tonnies, Simmel, von Wiese, Vierkadt, Oppenheimer, Weber, Spann, Freyer, Sombart, Mannheim yang dikenali sebagai sosok pemikir masalah masyarakat.

Indonesia tak punya pakar, tokoh semacam, selevel, sekaliber, setaraf Kant, Fichte, Hegel, Eucker, Ratheun, Keyserling, Bruno, Spinoza, Mach, Nietsche, Kierkegaard, Peierce, Whitehead, Schelling, James Dewey, Russel, Wittgeinstein. Croce, Bergson, Satre, Santayana, dan lain-lain yang dikenali dalam "The Age Of Ideology" dan "The Age of Analysis".

Di abad ke-20 Indonsia punya Tjipto, Ahmad Dahlan, Samanhudi, Tjokroaminoto, Agus Salim, Semaun, Muso, Husni Thamrin, Supratman, Soekarno, Jamin, Tan Malaka, Sjahrir, Hatta yang dikenali sebagai pahlawan. Juga punya Soemitro, Widjojo, Emil Salim, Ali Wardhana, Frans Seda, Sumarlin, Radius, Rizal Ramli, Kwik Kian Gie, Dorodjatun, Amien Rais, Akbar Tanjung, Adi Sasono, Wiranto, Susilo, Gus Dur dan lain-lain. Namun semuanya bukanlah tokoh pemikir yang memikirkan kemakmuran, kesejahteraan rakyat banyak. Dan juga punya Takdir, Sanusi, Poerbatjaraka, Sutomo, Tjindarbumi, Adinegoro, Amir, Dewantara yang dikenali sebagai buayawan.

Di abad ke-21 Indonesia punya Ali Masykur Musa ( eks kader, pemuda Golkar di PKB), Jakob Tobing, Cahyo Kumulo, Arifin Panigoro, Pramono Anum (eks kader Golkar di PDI-P), Bambang Kesowo (orang kepercayaan Soeharto dan Moerdiono di di Mensesneg), Tutut, Hartono (orang Cendana di PKPB), Fadel Muhammad (orang Golkar), Megawati (yang melupakan peristiwa 27 Juli), Hamzah Haz (yang tak jelas dari mana gelar Doktornya), Faisal Tamin, dan lain - lain ( KORAN PAKOLES, edisi 53 hal 2 : " Kerjanya Panwaslu Hanya Tukang Catat ", wawancara dengan Prof Budiyatna). Semuanya bukanlah tokoh pemikir yang memikirkan kemakmuran, kesejahteraan rakyat banyak. Tetap saja "Dari penjajahan Belanda, Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi, nasib rakyat sama saja ", tak berubah.